Jakarta – DPR RI akhirnya mengambil langkah tegas setelah gelombang aksi demonstrasi menolak tunjangan perumahan pecah di Jakarta dan sejumlah daerah. Dalam rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi pada Kamis (4/9), diputuskan enam poin strategis yang diumumkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Jumat (5/9/2025).
Salah satu keputusan paling disorot adalah penghentian tunjangan perumahan bagi anggota DPR sebesar Rp. 50 juta per bulan, yang dinilai menjadi pemicu utama aksi protes masyarakat dalam beberapa hari terakhir. “DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi,” kata Dasco, dikutip dari Kompas.com.
Enam Keputusan DPR
1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak 31 agustus 2025.
2. DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan.
3. DPR RI akan memangkas tunjangan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, a. daya listrik; b. jasa telp; c. biaya komunikasi intensif; d. biaya tunjangan transportasi.
4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya.
5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR yang telah dilakukan oleh partai politik melalui Mahkamah Partai Politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan Dewan DPR berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik masing-masing, yang telah memulai pemeriksaan anggota DPR dimaksud.
6. DPR akan memperkuat transparasi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya.
Keputusan ini muncul di tengah sorotan tajam publik terhadap gaya hidup dan fasilitas mewah para wakil rakyat. Kritik semakin keras setelah sejumlah anggota DPR menyebut tunjangan Rp 50 juta per bulan “wajar” untuk diterima legislator, yang memicu kemarahan masyarakat.
Aksi massa yang berlangsung sejak akhir Agustus lalu mendesak DPR memangkas seluruh fasilitas yang dianggap berlebihan dan membuka transparansi anggaran secara menyeluruh. Enam poin kesepakatan ini menjadi jawaban awal DPR atas tekanan publik.
