PALI – Rapat Paripurna ke-2 DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) pada Senin (3/11/2025), sempat molor lebih dari satu jam dari jadwal seharusnya.
Rapat dengan agenda utama penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 itu baru dimulai sekitar pukul 11.15 WIB, setelah dinyatakan kuorum.
Keterlambatan tersebut menimbulkan berbagai spekulasi. Informasi yang beredar, molornya rapat diduga disebabkan oleh jatah pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan yang belum mencapai kesepakatan.
Pantauan media di Kantor DPRD PALI menunjukkan adanya rapat tertutup dewan dengan Wakil Bupati Iwan Tuaji di ruang kerja Ketua DPRD H. Ubaidillah sebelum semua anggota dewan masuk ruang rapat utama.
Dari total 30 anggota DPRD, hanya 22 orang yang hadir dan terpantau beberapa kursi dewan dalam kondisi kosong.
Meski sempat molor, rapat akhirnya tetap digelar sesuai agenda. Sidang dibuka oleh pimpinan dewan setelah dinyatakan memenuhi syarat kuorum.
Saat dikonfirmasi, Ketua DPRD PALI, H. Ubaidillah tidak memberikan penjelasan spesifik penyebab keterlambatan rapat yang sempat molor satu jam lebih itu.
Masyarakat berharap agar DPRD lebih mengedepankan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan pribadi, dan jangan sampai kepentingan ego sektoral menghambat proses pembahasan APBD 2026 yang menjadi fondasi pembangunan dan pelayanan publik di Bumi Serepat Serasan.
PALI – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menyoroti sejumlah isu penting dalam pandangan umumnya terhadap Rancangan APBD 2026. Salah satu yang paling mencolok, PAN mendesak pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN yang dinilai membebani keuangan daerah.
Rapat Paripurna ke-2 yang merupakan lanjutan dari Paripurna ke-14 digelar di ruang sidang utama DPRD PALI, Senin (3/11/2025). Dari total 30 anggota dewan, sebanyak 22 hadir. Turut hadir juga Wakil Bupati PALI, Iwan Tuaji, bersama perwakilan OPD.
TPP ASN Dinilai Membebani Daerah
Wakil Ketua Fraksi PAN, H. Herdianto, S.HI, mengatakan TPP ASN perlu dievaluasi total agar tidak menjadi beban fiskal.
“TPP sebaiknya hanya diberikan kepada ASN yang punya kinerja nyata dan kontribusi terhadap peningkatan PAD atau pelayanan publik,” tegas Herdianto.
PAN juga meminta agar sebagian anggaran TPP dialihkan ke sektor yang lebih produktif seperti infrastruktur desa, pemberdayaan ekonomi rakyat, serta dukungan bagi petani dan pelaku UMKM.
Minta Pemerintah Genjot PAD
Selain soal TPP, Fraksi PAN menyoroti rendahnya kemandirian fiskal PALI. Menurut Herdianto, pemerintah daerah terlalu bergantung pada transfer dari pusat.
“PALI harus punya strategi kemandirian fiskal. Daerah ini harus berani menggali potensi pajak, retribusi, energi, hingga pariwisata,” ujarnya.
PAN juga mendorong penyederhanaan perizinan dan peningkatan iklim investasi agar lebih banyak investor tertarik menanamkan modal di PALI.
Soroti Dugaan Diskriminasi Bantuan Pesantren
Fraksi PAN turut mengangkat laporan masyarakat soal dugaan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan hibah pesantren oleh DPD FORPRES PALI. Dua pondok pesantren disebut tak mendapat perlakuan adil: Mambaul Hikam dan Tarbiyatul Islamiyah.
“Kami minta bantuan sosial dan hibah keagamaan disalurkan secara adil dan sesuai peraturan. Jangan ada diskriminasi antar pesantren,” kata Herdianto.
PAN meminta pemerintah dan FORPRES segera menertibkan mekanisme penyaluran bantuan agar transparan dan merata.
Jalan Rusak dan Isu Rekrutmen PT PWS
Fraksi PAN juga menyoroti kondisi jalan rusak di sejumlah titik seperti ruas Purun–Tanah Abang dan Purun–Purun Timur. Mereka meminta Pemkab segera memperbaiki dengan membangun gorong-gorong permanen agar akses warga lancar.
Tak hanya itu, PAN menyoroti isu dugaan kecurangan rekrutmen tenaga kerja di PT Pelita Wira Sejahtera (PWS) yang bekerja sama dengan Pertamina Field Adera.
“Kami minta Ketua DPRD dan Bupati segera memanggil pihak Pertamina, PT PWS, dan Disnaker untuk klarifikasi. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena proses yang tidak transparan,” ujar Herdianto.
Dukung APBD yang Pro Rakyat
Herdianto menegaskan Fraksi PAN mendukung penuh kebijakan anggaran yang berpihak kepada rakyat dan menolak kebijakan yang tidak efisien.
“Semoga catatan dan masukan ini jadi perhatian serius agar APBD 2026 benar-benar bisa mensejahterakan masyarakat PALI,” pungkasnya.
