PALI – Rapat paripurna DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir kembali memanas. Setelah sebelumnya diwarnai pada agenda pengesahan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Perda, kini bergeser perdebatan terbuka terjadi antara anggota dewan dan pimpinan sidang terkait keabsahan agenda yang dibahas. (30/3/26).
Diluar ruang sidang. salah satu anggota dewan berbisik tipis bahwa, menurutnya bahwa kekisruhan tersebut diduga dari Sekretaris Dewan yang dinilai kurang profesional.
Hal senada juga disampaikan Aldi Taher, yang menilai kurang optimal dan profesional. Kondisi ini memperkuat kesan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola internal DPRD PALI.
Jika dibiarkan, bukan hanya mengganggu jalannya fungsi legislasi, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat tersebut.
“Dalam pengelolaan rumah tangga dewan, Sekwan berperan mengelola kebutuhan administratif, teknis, hingga koordinasi antara legislatif dan eksekutif.” kata Aldi.
Menurutnya, posisi Sekretaris Dewan untuk memastikan seluruh proses persidangan berjalan tertib, terjadwal, dan sesuai tata tertib yang berlaku.
Lebih lanjut, Aldi menegaskan bahwa perbedaan pandangan politik dalam forum adalah hal yang wajar, namun menjadi tanggung jawab Sekwan untuk memastikan tidak terjadi miskomunikasi dalam penyusunan agenda.
“Jangan sampai hal-hal kecil justru mengganggu agenda besar yang menyangkut kepentingan masyarakat, Bupati dan Ketua DPRD agar mengevaluasi kinerja sekwan,” tegas Aldi.
