LAHAT – Pernyataan Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, yang menyebut birokrasi Kabupaten Lahat cukup dijalankan oleh 200 aparatur sipil negara (ASN) mendadak viral di media sosial.
Pernyataan kontroversial tersebut disampaikan Bursah saat berada di pendopoan rumah dinasnya, di hadapan para santri dan santriwati dalam momentum peringatan Hari Santri.
Dalam video yang beredar, Bursah menilai jumlah pegawai negeri di Kabupaten Lahat yang mencapai 16.000 orang sudah terlalu banyak.
Menurut perhitungannya, pemerintahan daerah cukup dijalankan oleh 200 ASN. Sementara itu, sebanyak 15.800 pegawai lainnya dinilai bisa dikurangi.
“Kita ini sudah kebanyakan pegawai negeri, 16.000. Kalau hitung-hitungan saya, cukup 200 orang ngurus Lahat ini. Pak Kiai, cukup 200, jadi dibuang, 15.800 kita buang,” ujar Bursah Zarnubi dalam video yang beredar, Senin (9/11/2026).
Bursah menilai, salah satu indikator negara maju adalah berkembangnya sektor kewirausahaan. Menurutnya, birokrasi harus semakin ramping agar tidak terlalu jauh mengintervensi kehidupan ekonomi masyarakat.
Ia bahkan memproyeksikan birokrasi Indonesia pada 2045 mendatang dapat berkurang hingga 70 persen.
“Tapi kita (Indonesia) masih di dunia ketiga, negara berkembang. Birokrasi masih diperlukan dalam rangka akomodasi politik. Nanti kalau tidak ditampung, pengangguran di mana-mana,” katanya.
Bursah juga menyinggung jumlah pegawai negeri di Indonesia yang disebutnya hampir mencapai 7 juta orang.
Ia berpendapat, apabila jumlah tersebut dikurangi hingga 80 persen, maka hanya tersisa sekitar 1,4 juta pegawai.
Menurutnya, jumlah ASN yang terlalu besar menjadi beban bagi keuangan negara, mulai dari APBN, APBD hingga fiskal secara keseluruhan.
“Maaf, pegawai negeri ya, bukan mengecilkan. Memang arah kita ke usaha wiraswasta. Jadi nanti 3 dekade ke depan, sampai tahun 2045, mestinya birokrasi kita sudah kecil, sudah berkurang 70 persen,” ucapnya.
Bursah pun mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak hanya berorientasi menjadi pegawai negeri, tetapi mulai mengembangkan usaha di berbagai sektor ekonomi.
Warga Pertanyakan Efektivitas Birokrasi
Di sisi lain, pernyataan Bupati Lahat tersebut menuai pertanyaan dari masyarakat.
Ferry, warga Lahat, menilai pernyataan itu menyisakan persoalan mendasar yang perlu dijelaskan oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, jika saat ini Kabupaten Lahat memiliki sekitar 16.000 ASN, tetapi birokrasi masih dianggap perlu dipangkas secara drastis, maka efektivitas kinerja pemerintahan menjadi pertanyaan.
“Jika 16.000 ASN Pemkab Lahat saat ini saja masih belum bisa menjalankan birokrasi dengan optimal, bagaimana jika dengan hanya 200 ASN saja?” demikian pertanyaan kritis yang disampaikan Ferry.
Pernyataan tersebut kini menjadi perbincangan publik. Wacana perampingan birokrasi pun memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan hingga pembangunan daerah dapat tetap berjalan apabila jumlah ASN dipangkas secara signifikan.
Di tengah dorongan agar generasi muda menjadi wirausaha, publik juga menanti penjelasan lebih lanjut mengenai apakah pernyataan Bursah tersebut merupakan gagasan jangka panjang, ilustrasi perampingan birokrasi, atau benar-benar menjadi arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Lahat ke depan.
