Oknum Pegawai Dinas Perkim PALI Disebut Jual Nama Bupati Asgianto, Dugaan Pungli Rp. 1 Juta per Paket Proyek Menguap

PALI – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menguap.

Oknum pegawai dinas tersebut diduga meminta sejumlah uang kepada kontraktor atau pemborong yang mengerjakan proyek APBD Induk Tahun Anggaran 2026. Nilainya disebut mencapai minimal Rp1 juta untuk setiap paket pekerjaan.

Berdasarkan keterangan salah satu narasumber, pungutan tersebut diduga dilakukan dengan membawa-bawa nama Bupati PALI, Asgianto.

Ironisnya, uang yang diminta itu disebut-sebut untuk kepentingan pengamanan media agar kegiatan proyek yang sedang berjalan tidak menjadi sorotan pemberitaan.

Menanggapi informasi tersebut, Tokoh Pemuda PALI, Agung, mengecam keras dugaan praktik pungli yang menyeret nama pejabat dan lingkungan Dinas Perkim PALI.

“Jika dugaan tersebut benar, praktik ini bukan hanya mencoreng nama baik institusi pemerintah daerah, tetapi juga berpotensi merusak kebebasan pers dan menciptakan praktik tidak sehat dalam pelaksanaan proyek pemerintah”, katanya (17/11/26).

Agung menilai, tindakan membawa-bawa nama kepala daerah untuk meminta uang kepada kontraktor merupakan persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan.

“Kalau benar ada oknum pegawai yang melakukan hal tersebut dengan mengatasnamakan Bupati Asgianto, ini sangat keterlaluan. Jangan sampai nama kepala daerah dijadikan tameng untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.

Menurut Agung, persoalan ini semakin memprihatinkan karena Dinas Perkim PALI sebelumnya juga menjadi sorotan dalam perkara dugaan korupsi pengkondisian 10 proyek yang kini tengah bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) pada Pengadilan Negeri Palembang.

Atas dasar itu, Agung meminta Bupati PALI Asgianto segera memerintahkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan audit investigatif secara menyeluruh untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut.

Ia juga meminta agar pemeriksaan tidak berhenti pada klarifikasi semata. Apabila ditemukan bukti adanya praktik pungli, pihak-pihak yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Jangan sampai ada oknum yang merasa kebal hukum karena mengaku membawa nama bupati. Jika terbukti, harus ditindak tegas dan diserahkan kepada aparat penegak hukum,” ujarnya.

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *